'Untung Rugi' Menikah Dalam Perjanjian Pra Nikah

0
129

.Uang bisa membutakan manusia dan membunuh cinta. Meski terdengar berlebihan, namun itulah yang terjadi dalam banyak pernikahan. Saat bercerai, banyak pasangan saling tuding, menuduh, menyalahkan, bahkan membunuh hanya karena berebut harta yang tidak jelas milik siapa. Masing-masing merasa berhak menjadi pemilik, karena pernah menggunakannya bersama-sama.

Anda bisa menghindari situasi memalukan itu dengan membuat perjanjian pra nikah. Prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian antara calon mempelai pengantin sebelum pernikahan dilaksanakan. KUH Per (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) membatasi dan menekankan pada persatuan harta kekayaan saja, sementara UU Perkawinan lebih terbuka. Isi perjanjian bisa bermacam-macam. Semua legal dan dapat disahkan selama ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum negara, nilai moral, adat istiadat, dan peraturan agama.

Anda bisa mengadakan perjanjian mengenai pemisahan harta bawaan dengan calon pasangan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, seperti warisan atau hibah. Harta pendapatan dan aset yang diperoleh selama pernikahan pun bisa dipisahkan. Hal ini akan terus terpisah hingga pasangan bercerai atau salah satunya meninggal. Namun kembali ke atas, pembagian harta tetap harus merujuk pada aturan agama. Tidak boleh seenaknya sendiri.

Tidak perlu takut bila kekasih Anda memiliki banyak hutang. Bila sudah cinta, nikahi saja, kemudian buatlah perjanjian pra nikah untuk memisahkan hutang. Anda pun tidak perlu terlibat dan ikut memikirkan hutang-hutangnya setelah menikah. Lagipula, kenapa Anda harus ikut bertanggungjawab atas kesalahannya meminjam uang kepada orang lain, yang mungkin terlalu berat baginya untuk dikembalikan? Jadikan hal tersebut sebagai kewajiban individu dengan perjanjian pemisahan hutang.

Selain masalah uang dan harta, perjanjian pra nikah juga dapat mengatur hak dan kewajiban suami maupun istri dalam pernikahan, pekerjaan, dan tidak bolehnya masing-masing melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut, keturunan bisa ikut diatur di sini. Meski anak sudah jelas menjadi tanggung jawab bersama, namun menuliskannya di atas kertas agar lebih jelas, terinci, dan terencana tidak ada salahnya. Pengeluaran anak sehari-hari dan biaya pendidikannya dapat dibuat adil dalam perjanjian. Sementara itu, bagi pasangan berpoligami, atur hak dan kewajiban anda mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi masing-masing istri.

Bila merasa isi perjanjian sudah tidak relevan, Anda bisa membetalkannya. Perjanjian pra nikah dapat dicabut kembali asal hal tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disebutkan dalam 29 ayat 4 UU Perkawinan, “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Semuanya diatur jelas di bawah hukum. Bila Anda menikah dengan kepala dingin, rasional, dan kritis, kemungkinan besar Anda tidak akan mengalami ‘kerugian’ dan baik-baik saja dalam pernikahan.

(Berbagai sumber)

SHARE