Tentang Budaya yang akan Dikelola

0
116
Ilustrasi RUU

Budaya itu bukan porselen antik

Ilustrasi RUUDi tengah sekelumit penghitungan suara Pilpres kemarin, dentuman rudal Israel yang mendarat di Gaza, dan euphoria kemenangan Jerman atas Argentina, di paling pojok ‘rumah’ kita ada bom yang meledak tanpa bunyi. ‘Bom’ itu berisi sebentuk ancaman, ketika budaya kita akan dikelola oleh Pemerintah lewat RUU Kebudayaan.

RUU ini berisi sembilan puluh empat pasal, yang memuat tentang pengelolaan, pengendalian, jati diri bangsa, kewajiban, dan peran serta masyarakat.

Tahun 2011 lalu, ide serupa juga pernah digagas oleh pemerintah, namun gagal karena masih ada pasal-pasal yang dianggap prematur.

Pada 24 Januari kemarin, draft baru telah dinaikkan, dan tinggal menunggu tandatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, di RUU baru ini pun masih ditemukan keganjilan dari latar pembuatannya serta isi pasal yang tertuang.

Budaya merupakan cerminan dari sebuah peradaban masyarakat. Citarasa akan sekeliling diwujudkan masyarakat lewat ragam bentuk budaya. Indonesia terbilang memiliki ragam budaya yang melimpah, mulai dari bahasa, kesenian, rumah adat, dan ritual keyakinan. Maka, bisa disimpulkan kehidupan masyarakat Indonesia itu kaya dengan aneka sasmita.

Selayaknya makhluk hidup, budaya pun hidup berdampingan bersama masyarakat yang bertumbuh. Bisa besar, bisa redup, dan mati [punah]. Oleh karena itu budaya bersifat cair, tidak kekal abadi –alias mengalami hakikat kehidupan.

Di hari-hari sekarang, ketika kebudayaan tanah air ada di tengah kegelisahan. Karena identitas mulai dipertanyakan akibat pemahaman sejarah yang kurang. Karena pengkhianatan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan lewat kekerasan oleh segelintir fasis. Karena pembangunan karakter bangsa tidak mengikut sertakan budaya sebagai tumpuan.

RUU Kebudayaan yang digagas pemerintah terdengar seperti seruan lagu kroncong milik mendiang Gesang yang merdu. Karena ada harapan, problem-problem tersebut dapat dipecahkan. Tapi setelah menelisik isi dari rancangan undang-undang itu justru ada urgensi baru karena pasal-pasal yang mengganjal.

Pada bagian Pengendalian, dari pasal 74 hingga pasal 82, pemerintah dapat membentuk sebuah Komisi Perlindungan Kebudayaan yang bersifat independen dan berada di bawah komando Presiden langsung. Komisi ini dapat melakukan pengendalian pelestarian kebudayaan dan menanggulangi kebudayaan negatif terhadap masyarakat.

Artinya, komisi ini dapat melakukan intervensi atas segala macam bentuk kebudayaan. Serta mendefinisikan secara sepihak baik atau buruk kebudayaan tersebut. Seperti membalikkan kembali jarum jam ke era represif ala Orde Baru.

Dikatakan juga pada bagian pertimbangan poin C “bahwa nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat”. Hal yang perlu digarisbawahi dari poin ini adalah globalisasi

Perlu dipahami jika kebudayaan Indonesia bisa amat beragam berkat kebudayaan-kebudayaan dari Cina, Arab, Eropa, dan India. Akibat interaksi yang berlangsung di jalur perdagangan. Akulturasi itu dapat ditemukan dari segi bentuk bangunan, makanan sampai bahasa.

Sesat jika globalisasi yang dijadikan dasar dari pembuatan RUU ini. Karena Nusantara pernah mengalami itu dan masih bertahan. Justru lewat akulturasi dan asimilasi budaya nusantara dengan budaya luar maka lahir kebudayaan yang amat unik.

Satu hal yang perlu diamini oleh semua, kebudayaan itu tidaklah kekal. Bukan pula sebuah porselen antik yang harus dijaga agar tidak pecah. Proses dialektika antar-kebudayaan akan menumbuhkan kebudayaan itu sendiri. Sementara kepunahan dan ketertinggalan tidak mungkin dielak, apabila sebuah kebudayaan mulai menutup diri dan tak bisa menjawab tantangan waktu. « [teks @HaabibOnta | foto shutterstock.com]

Daftar-Kandidat

SHARE